32 Tahun 1996 Tenaga Kesehatan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Lampiran pp no 38 tahun 2007 tentang kehutanan. 28 Tahun 1959; UU No. 84 Tahun 2014; Perpres No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Semiloka Revisi PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan dan NSPK: Implikasinya terhadap kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan serta staf Kementerian Kesehatan. 2007 No. 4726, LL SETNEG : 8 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan NilaiSKD 02 PP no 38 tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pem Pusat, Pemda Provinsi dan Pemda Kab/Kota. ABSTRAK PERATURAN. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9. 38/2017 tentang Inovasi Daerah adalah landasan pelaksanaan inovasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dan peningkatan daya saing daerah. Peraturan - Pemerintah. pdf. 67 Tahun 2011, Permeneg PPPA No. Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatMelalui PP No. UU No 2 Tahun 2015. Undang-undang (UU) NO. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN. UU No. 4738, LL. 83, TLN No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 33, LN. 2017/No. ABSTRAK PERATURAN. 37 Tahun 2007 Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai dengan rahmat tuhan yang maha esa . E. 31, LN. (Government Regulation No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 38_Tahun_2007_Tentang_Pembagian_Urusan_Pemerintahan_Antara_Pemerintah,_Pemerintahan_Daerah_Pr. 43 Tahun 1999; Perda No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; PP No. 13 Tahun 2007; Perda Kab. 38, LN. 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984;UU No. 2007 No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PP NO 38 TH 2017 - INOVASI DAERAH. 38 Tahun 2007; PP No. Judul. 8 Tahun 2006; PP No. NOMOR 80 TAHUN 2007 . 32 Tahun 2004, UU No. 76 TLN No. 2014 No. Mohon informasi apakah PP No. 2008 No. 162, TLN No. 2007 No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 28, LN. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2021 Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah MATERI POKOK. 146 Th. PP No. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik. Bentuk. PP No. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. 262, LL SETNEG : 5 HLM. 27 Tahun 2009 ;18. 24 hlm. PP 38/2007 menyatakan bahwa NSPK mengatur tentang semua urusan wajib, pilihan dan urusan sisa. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2008 No. 58 Tahun 2005; PP No. ABSTRAK: Pergub No. 8 Tahun 2006; PP No. 7 Tahun 1983; Perda No. 2011 No. 67 Tahun 2011, dan Permeneg. setkab. Peraturan Pemerintah (PP) No. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan denganprinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun. 53, TLN No. 40, LN. 83, TLN No. (UU No. 2007 No. Indonesia, Pemerintah Pusat. UU No. 20, TLN. 11 Tahun 2006; Perda Kab. 33 Tahun 2004; UU No. 45 Tahun 2008 ;16. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 32 Tahun 1996; PP No. 4705, LL SETNEG : 22 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi ManusiaPeraturan Pemerintah No. Kerja-Sama-daerah. 38, LN. E. 283 kali. UU No. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724). 82 tahun 2001; PP No. 35, LN. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perparkiran. Peraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga KerjaPP 38 tahun 2011 tentang Sungai diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2011 oleh Menkumham Patrialis Akbar. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. 09/Pmk. 39 tahun 2000. 10. KETENTUAN UMUM 2. V-Pasal 46 ayat ((3)) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah (PP) NO. (PP) NO. PP NO 39 TH 1992 Author: SETKAB RI Created Date: 8/20/2008 2:46:03 PM. No. (2) Pengadaan dan investasi. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 37, LN. Peraturan Pemerintah (PP) No. 2010. Tipe Dokumen. GO. Sulut No. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN. 09 Juli 2007. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); 38. METADATA PERATURAN. 19, LN. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. 1 Tahun 2004; UU No. 42 Tahun 2007 Waralaba MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2017. Pp 38 Tahun 2007. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. 2018/NO. U. 55 Tahun 1998 (X) PP No. 50, TLN No. 25 tahun 2007. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 74. 36 Tahun 1995; PP No. LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 38 Tahun 2007 TANGGAL : 9 Juli 2007 A. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. PermendagriNo. 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,. 196, TLN No. 2009, No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah. 4 Tahun 2007 . 38 Tahun 2007, PP No. PP No. 02/2006 Tahun 2006; PERMENKEU No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah. 13/1970 Tentang Klasifikasi dan Status Peraturan. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 38 Tahun 2007, PP No. Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005; PP No. TENTANG . 38, jdih. InfoASN. Pada tahun 2007 untuk pertama kalinya peraturan perundangan yang membahas langsung permasalahan itu akhirnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). 26 Tahun 2004; PP No. Peraturan Pemerintah (PP) No. Kolaka No. Peraturan Pemerintah (PP). 2006 No. 76 Tahun 2007; PP No. go. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan. Belum Tersedia. 82, 2007 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II. 91 Tahun 2010, PERDA. 33 Tahun 2004; PP No. 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemprov Kaltim, belum. 38, LN. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. go. Peraturan Perundang-undangan. TB Simatupang No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Perencanaan operasional program Pasal 15 (1) Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan sisa. 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir dan Ketentuan Pasal 3 Perwali No. 2007 No. Undang-Undang No. Tempat Penetapan-Tanggal Penetapan. 38 Tahun 2007 ID English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownPeraturan Pemerintah (PP) NO. 38 Tahun 2007; PP No. Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 tahun 2007 PP No. Peraturan Pemerintah (PP) No. 5934, peraturan. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada. Pengaturan 1. Status Peraturan.